Peraturan Tata Ruang

Berikut ini kumpulan peraturan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Permen maupun Kepmen. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan dalam rangka penyusunan rencana atau studi Penataan Ruang Wilayah.

  1. Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 (UU 26/2007), tentang Penataan Ruang. Download di sini.
  2. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Download di sini (Batang Tubuh) dan di sini (Penjelasan).
  3. Peraturan Menteri PU No. 11/PRT/M Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Subtansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, Beserta Rencana Rincinya. Download di sini.
  4. Peraturan Menteri PU No.15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Download di sini.
  5. Peraturan Menteri PU No.16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Download di sini.
  6. Peraturan Menteri PU No.17/PRT/M/2009, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Download di sini.
  7. Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2010, Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Download di sini.
  8. Perpres 88/2011, Penataan ruang pulau Sulawesi. Download di sini.

Berikut ini himpunan peraturan tata ruang yang dipublikasikan oleh http://landspatial.bappenas.go.id

  1. Undang-undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil . Download di sini.
  2. Undang-undang No.24 Tahun 2007  Tentang Penanggulangan Bencana. Download di sini.
  3. UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Download di sini.
  4. UU No.39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Download di sini.
  5. Undang – Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Download di sini.
  6. Undang-undang No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Download di sini.
  7. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Download di sini.
  8. Undang-undang No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Download di sini.
  9. Undang-undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. Download di sini.
  10. Undang – Undang No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Download di sini.
  11. Undang – Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Download di sini.
  12. Undang – Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Download di sini.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penatagunaan Tanah. Download di sini.
  14. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2002 Daftar koordinator geografis titik-titik garis pangkal kepulauan indonesia. Download di sini.
  15. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencanan Pengelolahan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan. Download di sini.
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah. Download di sini.
  17. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999, tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Download di sini.
  18. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008  Tentang Penataan Ruang Kawasan JABODETABEKPUNJUR. Download di sini.
  19. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Download di sini.
  20. Keppres Nomor 114 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur. Download di sini.
  21. Keputusan Presiden No.4 Tahun 2009 Tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional. Download di sini.
  22. Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M Tahun 2007, tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya. Download di sini.
  23. Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M Tahun 2007, tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai. Download di sini.
  24. Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor. Download di sini.
  25. Peraturan Menteri PU No. 21/PRT/M Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi. Download di sini.
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2009, tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Download di sini.
  27. Peraturan Menteri Kehutanan No.28 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Download di sini.
  28. Peraturan Menteri Kehutanan No.50 Tahun 2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan. Download di sini.
  29. Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M Tahun 2008, tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Download di sini.
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008, tentang  Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Download di sini.
  31. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M Tahun 2002, tentang Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang. Download di sini.

7 thoughts on “Peraturan Tata Ruang

    • Ada 3 tingktn sanksi pagi plnaggar tata ruang yg terkndung dlm pasal 68 uu tata ruang. Yaitu bgi yg sngaja melnggar tata ruang sikenakan sanksi pidana 3thun pnjra, dnda 500 juta. Bgi yg mlnggr t.ruang yg mngakibtkn krugian msrakt pidana 8 thn, dnda 1.5 M. Dan yg mlnggr tatabrung dn mngkibtkn kehilngan nyawa org lain, pidana 15 thn, dan denda 5M

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s