Kawasan Lindung dan Metode Skoring (Kelerengan, Tanah, Hujan) Fungsi Kawasan Hutan

I. Bermula dari SK Menteri Pertanian.

Metode skoring untuk penentuan fungsi kawasan hutan diawali penerbitan beberapa peraturan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan tahun 1980-an.  Beberapa aturan terkait kriteria fungsi kawasan hutan tersebut sebagai berikut :

  1. Kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80.
  2. Kriteria dan tata cara penetapan hutan suaka alam dan hutan wisata diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/Um/8/81.
  3. Kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi konversi diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 682/Kpts/Um/8/81.
  4. Kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/81.
  5. Penetapan Batas Hutan Produksi diatur dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 83/KPTS/UM/8/1981.

Kriteria hutan produksi dan lindung yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian memberikan kriteria fungsi kawasan hutan berdasarkan sistem skoring. Faktor-faktor yang dinilai mencakup 3 komponen utama :

  • Kelerengan
  • Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan
  • Curah hujan rata-rata (mm/hari hujan)

II. Nilai Skor Parameter dan Kriteria Area

Tiga komponen utama (kelerengan, jenis tanah, curah hujan) diberi angka penimbang (bobot) masing-masing sebagai berikut : faktor kelerengan = 20, jenis tanah = 15 dan intensitas hujan = 10. Adapun skor parameter menurut aturan-aturan di atas untuk tiap komponen faktor sebagai berikut :

Skor setiap kelas kelerengan sesui SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80

Skor setiap kelas kelerengan sesui SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80 (diolah)

Skor setiap kelas jenis tanah sesui SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80

Skor setiap kelas jenis tanah sesui SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80 (diolah)

Skor setiap kelas curah hujan sesui SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80

Skor setiap kelas curah hujan sesui SK Mentan Nomor 837/Kpts/Um/11/80 (diolah)

Untuk membuat rekomendasi fungsi kawasan hutan, hal pertama yang perlu dilakukan adalah penentuan batas area yang akan dianalisis. Area tersebut dapat berstatus sebagai kawasan hutan atau calon kawasan hutan. Idealnya, kawasan yang akan dilakukan proses skoring (hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas) hendaknya berada di luar kawasan lindung sesuai aturan yang berlaku, seperti :

  1. Kawasan hutan yang mempunyai kelas lereng lapangan > 40 %
  2. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian lapangan di atas permukaan laut 2.000 m atau lebih.
  3. Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol, renzina dengan lereng lapangan > 15 %
  4. Merupakan jalur pengamanan aliran sungai/air, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri dan kanan sungai/aliran air
  5. Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air
  6. Tanah bergambut dengan ketebalan 3 m atau lebih yang terdapat di bagian hulu sungai dan rawa
  7. Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat
  8. Memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan konservasi, seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dll.
  9. Guna keperluan/kepentingan khusus, ditetapkan oleh Menteri sebagai hutan lindung.

Berkenaan pengecualian tersebut maka area-area yang memenuhi syarat-syarat di atas secara otomatis memenuhi kriteria kawasan lindung dan tidak memerlukan sistem skoring untuk rekomendasi fungsi kawasan hutan. Langkah-langkah penentuan fungsi kawasan hutan secara umum dapat digambarkan oleh bagan alir berikut ini :

tahapan skoring kaw hutan

Adapun nilai skor masing-masing fungsi kawasan hutan (hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas) adalah sebagai berikut :

  1. Skor >= 175, maka dicadangkan sebagai hutan lindung.
  2. Skor 125-174, maka dicadangkan sebagai hutan produksi terbatas.
  3. Skor <= 124, maka dicadangkan sebagai hutan produksi tetap.

Kawasan yang memenuhi kelayakan skor hutan produksi tetap dapat saja dicadangkan sebagai kawasan hutan produksi konversi dengan pertimbangan khusus, seperti pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan.

Tutorial langkah-langkah dalam menyusun analisis spasial (metode skoring) dengan ArcGIS dapat dibaca pada artikel ini : Tahapan Skoring Fungsi Kawasan Hutan dengan ArcGIS 10

III. Bahan Diskusi

Semangat yang ingin ditunjukkan oleh sistem skoring ini adalah upaya untuk tetap mempertahankan fungsi-fungsi ekologis pada kawasan-kawasan yang rentan terhadap kerusakan/bencana khususnya terkait degradasi lahan (erosi, penurunan kesuburan tanah) dan fungsi tata air. Ini terlihat pada penggunaan parameter sistem skoring yang menggambarkan tingkat kerentanan area. Pemilihan 3 parameter fisik (kelerengan, jenis tanah, curah hujan) merupakan penyederhanaan dari sekian banyak parameter yang diduga paling berpengaruh terhadap kerentanan lahan saat itu (tahun 1980-an), dimana ketiga data ini perlu disediakan untuk mendukung penunjukkan fungsi kawasan hutan pada TGHK.

Dengan adanya perkembangan jaman, kriteria penetapan kawasan hutan telah berkembang. Ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan data-data lapangan yang lebih baik serta penelitian-penelitian relevan yang dapat mendukung optimalisasi fungsi kawasan hutan. Lahirlah aturan penyempurnaan seperti Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung serta berbagai peraturan yang muncul setelahnya.

Sesuai Kepres tersebut, dikenal beberapa jenis kawasan lindung, yaitu kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan setempat, Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam dan kawasan rawan bencana. Dalam konsep ini, kawasan lindung mengakomodir klausal mengenai kriteria sumber daya alam hayati dan ekosistemnya disamping kriteria mengenai kondisi fisik kawasan. Semangat yang ingin diwujudkan tetap sama, yaitu bagaimana kawasan-kawasan yang rentan terhadap kerusakan/bahaya dan memiliki fungsi lindung yang tinggi tetap terjaga dan secara ekologis berfungsi optimal (pencegahan erosi, kesuburan tanah, pengaturan tata air, dll).

Pengelolaan kawasan lindung pada prakteknya sering terintegrasi dengan pengelolaan kawasan non lindung, seperti kawasan lindung sekitar sungai atau mata air yang berada di dalam kawasan hutan produksi. Untuk kasus seperti ini, kawasan lindung berada di dalam cakupan pengelolaan hutan produksi, sehingga dalam operasi spasial kawasan hutan produksi tidak dikurangkan oleh kawasan lindung. Hanya saja dalam sistem pengelolaan, kepentingan kawasan lindung diakomodir.

Penyempurnaan kriteria kawasan lindung ke depan tentu akan terbuka lebar seiring dengan kebutuhan untuk mempertahankan salah satu kaki dalam pembangunan keberlanjutan, yaitu pilar ekologis disamping pilar ekonomi dan sosial. Pilar ini paling rentan tergerus akibat adanya peningkatan jumlah penduduk, aktivitas pemanfaatan SDA dan pembangunan infrastruktur (termasuk di dalamnya pemukiman dan pusat aktivitas perekonomian). Indikasi ini terlihat pada fenomena kesulitan kawasan perkotaan (kota besar) untuk menyediakan RTH minimal 30 % sesuai amanat UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Kriteria kawasan lindung selain memperhatikan karakteristik kerentanan biofisik yang ada di dalamnya, juga perlu dipandang dalam perspektif lebih luas dengan melihat keterkaitannya terhadap aspek sosial-ekonomi, politik serta penataan ruang wilayah. Kebutuhan penetapan kawasan lindung (khususnya di perkotaan) seiring makin padatnya area terbangun seharusnya perlu mendapat perhatian. Dalam konteks ini kawasan lindung diperlukan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup dalam hal tata air. Terjaminnya keberadaan RTH dengan sebaran dan luasan yang memadai dan proporsional menjadi poin penting perlunya pencadangan sebagian RTH dalam bentuk kawasan lindung.

Di sisi lain, pembahasan mengenai kriteria kawasan lindung belakangan juga makin menarik dengan hadirnya argumentasi tentang peran teknologi dalam memitigasi dampak kerusakan kawasan lindung. Ini terlihat misalnya pada pembangunan tanggul penahan erosi dimana infrastruktur ini dapat meningkatkan kesesuaian lahan untuk aktivitas budidaya pertanian di area kelerengan > 40 %.  Sejauh mana regulasi kawasan lindung mengakomodir argumentasi-argumentasi tersebut, ini masih menjadi polemik. Tentunya harapan banyak pihak, kriteria-kriteria yang ada akan semakin baik seiring dengan kebutuhan untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologis disamping fungsi ekonomi dan sosial.

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

One thought on “Kawasan Lindung dan Metode Skoring (Kelerengan, Tanah, Hujan) Fungsi Kawasan Hutan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s