Pengusulan Kawasan Hutan Konservasi melalui Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Pengusulan kawasan hutan konservasi dapat berasal dari kawasan yang sebelumnya berstatus APL (Area Peruntukkan Lain) maupun dari kawasan hutan. Dalam konteks  istilah pertama, pengusulan melalui suatu proses yang disebut pengukuhan kawasan hutan, sedangkan dalam istilah kedua melalui proses perubahan fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kawasan hutan konservasi tertentu dapat dilakukan pada kawasan-kawasan yang sebelumnya memiliki fungsi pokok sebagai hutan lindung dan hutan produksi maupun dalam fungsi pokok yang sama (hutan konservasi). Isu perubahan fungsi semakin dikenal setelah dikeluarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan mendapatkan momen pasca ditetapkan UU nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  Salah satu implementasinya, PP nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Permenhut Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Luas Kawasan Hutan Indonesia

Luas kawasan hutan di Indonesia mengalami perubahan pasca dilakukan review terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan (2012), kondisi kawasan hutan setelah mempertimbangkan penerbitan SK perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan tahun 2012 memiliki luas 129.024.612,44 ha. Apabila ditambahkan dengan luas Kawasan Konservasi Perairan maka luas keseluruhan kawasan hutan dan perairan menjadi 134.186.089,72 ha. Dari luasan tersebut, sebagian diantaranya berupa kawasan konservasi yang terdiri atas Kawasan Konservasi Darat seluas 22.221.038,78 ha dan Kawasan Konservasi Perairan dengan luasan 5.161.477,28 ha.

Luasan tersebut mencakup perubahan fungsi dan peruntukkan kawasan hutan pada 5 provinsi seperti terlihat pada Tabel.

No Provinsi SK Perub. Fungsi dan Peruntukkan Luas Total Kawasan Hutan (Ha) Luas Kaw. Hutan + Perairan (Ha)
1. Sumatera Barat 141/Menhut-II/2012

2.343.626,00

2.380.790,00

2. Jambi 727/Menhut-II/2012

2.107.779,00

2.107.779,00

3. Bengkulu 643/Menhut-II/2011

924.630,00

924.630,00

4. Sulawesi Barat 726/Menhut-II/2012

1.107.058,00

1.107.058,00

5. Sulawesi Tenggara 465/Menhut-II/2011

2.326.419,00

3.830.579,00

Sumber Data : Ditjen Planologi Kehutanan (2012)

Mekanisme perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada Permenhut Nomor P.34 Tahun 2010 dan PP nomor 10 tahun 2010, yang terdiri atas perubahan fungsi dalam fungsi pokok kawasan hutan dan perubahan fungsi antar fungsi pokok yang berbeda. Ketentuan ini juga berlaku pada kawasan hutan konservasi.

Pengusulan Kawasan Hutan Konservasi

Pengusulan dalam fungsi pokok hutan konservasi pada dasarnya mengubah fungsi hutan tertentu tanpa mengubah fungsi pokoknya. Perubahan fungsi ini dilakukan dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kawasan hutan, adanya perkembangan kebutuhan/kepentingan, maupun adanya temuan-temuan baru yang menguatkan perlunya optimalisasi fungsi dengan merubah fungsi kawasan hutan. Perubahan fungsi dapat terjadi pada :

  1. kawasan cagar alam menjadi kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
  2. kawasan suaka margasatwa menjadi kawasan cagar alam, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
  3. kawasan taman nasional menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman hutan raya, taman wisata alam, atau taman buru;
  4. kawasan taman hutan raya menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, atau taman buru;
  5. kawasan taman wisata alam menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman buru; atau
  6. kawasan taman buru menjadi kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam.

Perubahan fungsi dalam fungsi pokok hutan konservasi ini dapat terjadi pada 2 fungsi kawasan atau lebih yang digabung menjadi satu fungsi. Ini dapat terjadi pada proses pembentukkan Taman Nasional yang menggabungkan beberapa fungsi hutan konservasi, misalnya saja Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai yang merupakan penggabungan fungsi dari Taman Buru Dataran Rumbia, Suaka Margasatwa Rawa Aopa dan Gunung Watumohai. Pembentukkan kawasan hutan konservasi tertentu dari area dalam fungsi pokok yang sama dapat dilakukan dalam hal:

  1. sudah terjadi perubahan kondisi biofisik kawasan hutan akibat fenomena alam, lingkungan, atau manusia;
  2. diperlukan jangka benah untuk optimalisasi fungsi dan manfaat kawasan hutan;
  3. cakupan luasnya sangat kecil dan dikelilingi oleh lingkungan sosial dan ekonomi akibat pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang tidak mendukung kelangsungan proses ekologi secara alami; atau
  4. memenuhi kriteria sebagai fungsi kawasan hutan konservasi yang diusulkan.

Kawasan hutan konservasi juga dapat diusulkan dari proses perubahan antar fungsi kawasan hutan mencakup perubahan dari fungsi pokok hutan produksi dan hutan lindung menjadi hutan konservasi. Pengusulan ini hanya dapat dilakukan apabila kawasan-kawasan tersebut telah memenuhi kriteria sebagai kawasan hutan konservasi. Contohnya adalah rencana pengusulan hutan lindung menjadi Taman Nasional di Pegunungan Mekongga Sulawesi Tenggara (publikasi situ resmi Kementerian Kehutanan www.dephut.go.id tanggal 11 Februari 2013 dan situs resmi Badan Litbang Kehutanan tanggal 4 Februari 2013 : http://www.forda-mof.org/index.php/berita/post/1223).

Mekanisme Pengusulan

Berdasarkan Permenhut Nomor P.34 Tahun 2010, pengusulan kawasan hutan konservasi melalui perubahan fungsi kawasan hutan dapat dilakukan oleh bupati/walikota untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota atau gubernur untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota. Dokumen usulan diajukan kepada Menteri Kehutanan, dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kemenhut, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Persyaratan pengusulan kawasan hutan konservasi perlu dilengkapi oleh dokumen sebagai berikut :

  1. usulan perubahan fungsi kawasan hutan pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000;
  2. rekomendasi bupati/walikota apabila yang mengusulkan gubernur atau rekomendasi gubernur apabila yang mengusulkan bupati/walikota pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000. Rekomendasi ini memuat persetujuan atas usulan perubahan fungsi kawasan hutan, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk usulan perubahan fungsi hutan produksi dan hutan lindung. Pertimbangan teknis ini mencakup letak, batas dan luas serta fungsi kawasan hutan yang diusulkan; kondisi biofisik kawasan hutan yang diusulkan; dan rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan yang diusulkan.
  3. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan
  4. rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan yang diusulkan.

Berdasarkan surat tembusan permohonan pengusulan kawasan hutan konservasi, maka Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam akan memberikan pertimbangan teknis kepada Menhut melalui Dirjen Planologi apabila kawasan yang diusulkan memiliki fungsi pokok hutan lindung dan hutan konservasi, sedangkan untuk kawasan yang berasal dari fungsi hutan produksi pertimbangan teknis dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.

Apabila permohonan telah memenuhi syarat, maka Dirjen Planologi Kehutanan dengan pertimbangan teknis Dirjen terkait mempersiapkan calon personil yang berasal dari instansi/lembaga/Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan untuk menjadi anggota Tim Terpadu dan mengusulkan Kepmenhut tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Sekjen Kemenhut mempersiapkan konsep untuk selanjutnya diproses menjadi Kepmenhut oleh Menteri Kehutanan.

Tim terpadu beranggotakan Lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority). Hasil penelitian tim terpadu inilah yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak usulan perubahan fungsi kawasan hutan.

Referensi :

Permenhut Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

Ditjen Planologi Kemenhut. 2012. Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2012.

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s