Isi Konvensi Lahan Basah Internasional di Ramsar Iran

Isi konvensi lahan basah internasional berkaitan dengan perjanjian antar negara untuk berkomitmen pada perlindungan lahan basah yang bernilai penting bagi dunia internasional dan melakukan pemanfaatan secara bijaksana sumber daya alam hayati yang ada di dalamnya. Urgensi penanganan perjanjian ini terutama pada pengelolaan lahan basah yang secara ekologis membentang melintasi lebih dari satu negara, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap burung air migran yang memiliki lintasan terbang antar negara. Di Indonesia sendiri telah terdapat 6 situs Ramsar, yaitu TN Rawa Aopa Watumohai Sulawesi Tenggara, TN Sembilang, TN Berbak, Danau Sentarum, TN Wasur dan Pulau Rambut. Berikut ini isi konvensi lahan basah yang dikenal juga dengan konvensi Ramsar tersebut.

Konvensi Wetlands, sebagaimana telah diubah pada tahun 1982 dan 1987

Konvensi Lahan Basah Penting secara Internasional terutama karena Habitat Burung Air

Ramsar, Iran, 1971/02/02
sebagaimana telah diubah dengan Protokol 1982/12/03
dan Amandemen dari 1987/05/28

Paris, 13 Juli 1994
Direktur, Kantor Standar Internasional dan Urusan Hukum
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

Para Anggota,

Mengingat adanya saling ketergantungan antara manusia dan lingkungannya;

Menimbang fungsi ekologis lahan basah yang sangat penting sebagai pengendali tata air dan habitat bagi flora dan fauna yang khas, terutama burung air;

Menyadari bahwa lahan basah memiliki nilai ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, dan rekreasi yang besar, serta dapat diperbaharui;

BERKEINGINAN untuk mencegah alih fungsi lahan dan hilangnya lahan basah baik saat ini maupun di masa mendatang;

MENGAKUI bahwa dalam migrasi musiman burung air mungkin melampaui batas negara sehingga harus dianggap sebagai sumber daya internasional;

Percaya bahwa konservasi lahan basah beserta flora dan fauna yang hidup di dalamnya dapat terjaga melalui kebijakan lintas negara yang terkoordinasi secara internasional;

Menyepakati hal-hal berikut ini :
Pasal 1

  1. Konvensi lahan basah mencakup wilayah payau, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer (sementara), dengan air yang mengalir atau diam, tawar, payau, atau asin, termasuk pula wilayah dengan air laut yang kedalamannya di saat pasang rendah (surut) tidak melebihi 6 meter.
  2. Konvensi burung air adalah burung yang secara ekologis bergantung pada lahan basah.

Pasal 2

  1. Masing-masing Anggota harus menunjuk lahan basah yang cocok dalam wilayahnya untuk dimasukkan dalam Daftar Lahan Basah Penting Internasional, selanjutnya disebut “List” yang dikelola oleh biro yang ditetapkan berdasarkan Pasal 8. Batas-batas lahan basah ditunjukkan oleh peta, termasuk di dalamnya zona riparian (tepian sungai) dan pesisir yang berdekatan dengan suatu lahan basah tertentu, pulau-pulau, atau bagian laut yang dalamnya lebih dari 6 meter yang tertutupi air pada saat air surut, apabila daerah tersebut memiliki nilai penting sebagai habitat burung air.
  2. Lahan basah didaftarkan pada “List” apabila memiliki nilai penting secara internasional dalam hal ekologi, botani, zoologi, limnologi atau hidrologi. Termasuk lahan basah penting bagi burung air pada setiap musimnya.
  3. Negara yang memiliki lahan basah di dalam “List” tidak terganggu hak kedaulatan eksklusifnya
  4. Setiap Anggota wajib menunjuk setidaknya satu lahan basah untuk dimasukkan dalam “List” saat penandatanganan Konvensi ini atau ketika menyerahkan instrumen ratifikasi atau aksesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
  5. Setiap Anggota berhak untuk menambah area lahan basah yang telah ditetapkan pada “List” yang berada di dalam wilayahnya, memperpanjang batas-batas perlindungan lahan basah, atau, karena kepentingan nasional yang mendesak, menghapus atau membatasi areal perlindungan lahan basah, maka diharuskan untuk menginformasikan dengan sesegera mungkin kepada organisasi atau pemerintah yang bertanggung jawab untuk diteruskan kepada biro yang telah ditunjuk sesuai Pasal 8.
  6. Setiap Anggota harus turut bertanggung jawab secara internasional untuk melakukan upaya konservasi, manajemen dan pemanfaatan secara bijaksana terhadap spesies burung air migran, baik ketika menunjuk suatu situs untuk dimasukkan ke dalam “List” maupun ketika menggunakan haknya untuk melakukan perubahan lahan basah di dalam “List” wilayahnya.

Pasal 3

  1. Para Anggota wajib merumuskan dan melaksanakan perencanaan yang telah dibuat untuk mengkampanyekan konservasi lahan basah yang telah masuk dalam “List”, dan sejauh mungkin melakukan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana di wilayah mereka.
  2. Setiap Anggota harus menginformasikan sedini mungkin jika terjadi perubahan karakter ekologis lahan basah di wilayahnya, termasuk di dalamnya perubahan terhadap lahan basah yang dimasukkan pada “List”, baik sedang dalam proses perubahan atau ada tanda-tanda berubah sebagai hasil dari perkembangan teknologi, polusi atau gangguan manusia lainnya. Informasi tentang perubahan tersebut harus disampaikan sesegera mungkin pada organisasi atau pemerintah yang bertanggung jawab, lalu diteruskan kembali pada biro yang telah ditunjuk sesuai Pasal 8.

Pasal 4

  1. Setiap Anggota wajib mempromosikan konservasi lahan basah dan burung air dengan mendirikan cagar alam pada lahan basah, baik mereka termasuk dalam “List” atau tidak, dan melakukan pengamanan yang memadai.
  2. Apabila suatu Anggota dalam kepentingan nasional yang mendesak, menghapus atau mengurangi luasan lahan basah yang termasuk dalam “List”, harus sejauh mungkin mengkompensasi hilangnya sumber daya lahan basah, dan membuat cagar alam tambahan untuk burung air dan perlindungannya, baik di daerah yang sama atau di tempat lain, di area habitat aslinya.
  3. Para Anggota wajib mendorong penelitian dan pertukaran data dan publikasi mengenai lahan basah beserta flora dan fauna yang bergantung hidup terhadapnya.
  4. Para Anggota berusaha untuk meningkatkan populasi burung air yang hidup di lahan basah bersangkutan.
  5. Para Anggota wajib mempromosikan pelatihan personil untuk meningkatkan kompetensi di bidang penelitian lahan basah, manajemen dan pengamanan.

Pasal 5

  • Para Anggota akan saling berkonsultasi tentang pelaksanaan kewajiban yang timbul dari Konvensi terutama pada lahan basah yang membentang melalui lebih dari satu negara anggota atau pada sistem air lintas negara. Negara anggota akan berusaha untuk mengkoordinasikan dan mendukung kebijakan mengenai konservasi lahan basah, serta flora dan fauna yang ada di dalamnya, saat ini maupun di masa-masa mendatang.

Pasal 6

  1. Harus dilakukan pertemuan Para Anggota untuk meninjau dan mempromosikan pelaksanaan Konvensi ini. Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ayat 1, wajib menyelenggarakan sidang biasa Para Anggota pada selang waktu tidak lebih dari tiga tahun, kecuali Konferensi memutuskan lain, dan dan menyelenggarakan pertemuan luar biasa apabila ada permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga dari Anggota. Pada pelaksanaan pertemuan biasa anggota, para anggota menentukan waktu dan tempat pertemuan berikutnya.
  2. Konferensi Para Anggota harus membahas :
  • pelaksanaan Konvensi ini;
  • penambahan dan perubahan pada “List”;
  • informasi mengenai perubahan karakter ekologis dari lahan basah yang terdaftar dalam “List” sesuai dengan ayat 2 dari Pasal 3;
  • pembuatan rekomendasi umum atau khusus mengenai pelaksanaan konservasi, manajemen dan pemanfaatan bijaksana lahan basah beserta flora dan fauna yang bergantung hidup terhadapnya;
  • permintaan pada badan-badan internasional yang relevan untuk menyiapkan laporan dan statistik mengenai hal-hal penting bagi dunia internasional yang terkait/berdampak pada lahan basah;
  • adopsi rekomendasi atau resolusi lain, untuk mempromosikan fungsi Konvensi ini.

3. Para Anggota harus memastikan bahwa di setiap tingkatan manajemen lahan basah harus diinformasikan mengenai   hasil rekomendasi Konferensi lahan basah, khususnya mengenai pelaksanaan konservasi, manajemen dan pemanfaatan bijaksana lahan basah beserta flora dan fauna yang bergantung hidup terhadapnya.

4. Konferensi Para Anggota harus mengikuti ketentuan pada masing-masing pertemuan yang diselenggarakan tersebut.

5. Konferensi Para Anggota menetapkan dan meninjau peraturan keuangan Konvensi ini. Pada setiap pertemuan rutin yang dihadiri setidaknya dua pertiga anggota yang memberikan suara, dilakukan penetapan anggaran untuk periode keuangan berikutnya.

6. Setiap Anggota wajib memberikan kontribusi anggaran yang nilainya sesuai dengan kesepakatan pertemuan rutin para anggotanya.

Pasal 7

  1. Para wakil anggota yang hadir pada Konferensi tersebut dipersyaratkan memiliki keahlian tentang lahan basah atau burung air baik pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh melalui penelitian, administratif atau lainnya.
  2. Setiap wakil negara dalam konferensi memiliki satu suara, rekomendasi, resolusi dan keputusan yang diakui Anggota yang hadir dan memberikan suara, kecuali ada ketentuan lain dalam Konvensi ini.

Pasal 8

  1. Uni Internasional untuk Konservasi Alam dan Sumber Daya Alam akan melakukan tugas biro di bawah Konvensi ini sampai ada organisasi lain atau pemerintah tertentu ditunjuk oleh setidaknya dua pertiga anggota.
  2. Tugas Biro antara lain:
  • untuk membantu penyelenggaraan dan pengorganisasian Konferensi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6;
  • untuk menyimpan “List” Lahan Basah Penting Internasional dan apabila ada penambahan, ekstensi, penghapusan atau pembatasan dari anggota mengenai lahan basah yang masuk dalam “List” untuk segera menginformasikan sesuai dengan ayat 5 Pasal 2;
  • untuk menampung informasi dari para anggota tentang adanya perubahan karakter ekologis lahan basah dalam “List” sesuai dengan ayat 2 dari Pasal 3;
  • untuk meneruskan informasi adanya perubahan “List” kepada semua anggota, termasuk di dalamnya perubahan karakter lahan basah, serta menetapkan hal-hal yang akan dibahas pada Konferensi berikutnya;
  • untuk menginformasikan kepada setiap anggota tentang hasil rekomendasi Konferensi terkait adanya perubahan “List” termasuk perubahan karakter lahan basah.

Pasal 9

  1. Konvensi ini akan tetap terbuka untuk penandatanganan selanjutnya.
  2. Setiap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau salah satu Badan Khususnya atau Badan Energi Atom Internasional atau Anggota pada Statuta Mahkamah Internasional dapat menjadi anggota pada Konvensi ini dengan:
  • menandatangani tanpa reservasi untuk ratifikasi;
  • menandatangani hal tertentu untuk proses ratifikasi, kemudian diikuti ratifikasi;
  • aksesi

3. Ratifikasi atau aksesi akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi pada Direktur Jenderal dari Organisasi PBB bidang Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya (selanjutnya disebut sebagai “Penyimpan”).

Pasal 10

  1. Konvensi ini akan berlaku empat bulan setelah tujuh negara menjadi Anggota pada Konvensi ini sesuai ayat 2 dari Pasal 9.
  2. Selanjutnya Konvensi ini akan mulai berlaku untuk setiap Anggota empat bulan setelah hari penandatanganan tanpa reservasi untuk ratifikasi, atau ini disimpan sebagai instrumen ratifikasi atau aksesi.

Pasal 10 bis

  1. Konvensi ini dapat diubah pada pertemuan Para Anggota yang diselenggarakan untuk tujuan pengubahan sesuai pasal ini.
  2. Proposal untuk amandemen dapat dibuat oleh beberapa Anggota.
  3. Teks setiap amandemen yang diusulkan beserta alasan perubahannya disampaikan kepada biro di bawah Konvensi (selanjutnya disebut sebagai “Biro”) dan segera diteruskan Biro pada semua Anggota. Setiap komentar pada teks harus dikomunikasikan kepada Biro dalam waktu tiga bulan sejak tanggal biro menyampaikan informasi pada anggota. Biro lalu menyampaikan kembali semua komentar yang diterima kepada anggota setelah hari terakhir pengajuan komentar.
  4. Pertemuan Para Anggota untuk membahas amandemen dilakukan sesuai dengan ayat 3, diselenggarakan oleh Biro atas permintaan tertulis dari sepertiga Anggota. Biro harus berkonsultasi dengan Anggota mengenai waktu dan tempat rapat.
  5. Amandemen harus diikuti oleh setidaknya dua pertiga dari Para Anggota yang hadir dan memberikan suara.
  6. Suatu amendemen yang diadopsi akan mulai berlaku untuk Para Anggota pada hari pertama bulan keempat setelah tanggal penerimaan dokumen oleh dua pertiga Anggota. Anggota yang menerima dokumen setelah tanggal tersebut, memberlakukan amandemen pada hari pertama bulan keempat setelah tanggal penerimaan dokumen.

Pasal 11

  1. Konvensi ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu tak terbatas.
  2. Setiap Anggota dapat membatalkan Konvensi ini setelah jangka waktu lima tahun sejak tanggal masuk anggota dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Depositary. Pembatalan akan berlaku empat bulan setelah tanggal penerimaan oleh Depositary.

Pasal 12

1. Penyimpan wajib memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani dan mengaksesi Konvensi ini secepat mungkin:
penandatangan Konvensi;
a) pemegang bukti ratifikasi Konvensi ini;
b) pemegang bukti aksesi pada Konvensi ini;
c) tanggal berlakunya Konvensi ini;
d) pemberitahuan pemutusan dari Konvensi ini.

2. Ketika Konvensi ini telah mulai berlaku, Depositary harus telah terdaftar di Sekretariat PBB sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kewenangan untuk bertindak, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT di Ramsar pada tanggal 2 Februari 1971

Sumber :

Diterjemahkan penulis dari “The Convention on Wetlands text, as amended in 1982 and 1987” pada situs http://www.ramsar.org

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s