TN Rawa Aopa Watumohai dan Penataan Ruang KSN

TN Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) untuk kepentingan lingkungan hidup melalui PP nomor 26 Tahun 2008. Kedua kawasan tersebut memiliki persamaan nilai penting terutama terkait fungsi-fungsi hidrologis dan perlindungan habitat rawa darat.

Potensi ekologis Rawa Tinondo sampai saat ini kurang banyak terekspose, namun pengelolaan terpadu kedua kawasan tersebut diharapkan dapat mendukung optimalisasi fungsi kawasan sebagai penyangga kehidupan, tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga penyangga bagi kehidupan berbagai jenis satwa liar yang hidup di dalamnya.

Penetapan kawasan TN Rawa Aopa Watumohai sebagai KSN sejalan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, dimana kawasan TNRAW dalam kebijakan tersebut dapat mencakup dua peran pokok, yaitu :

  1. Meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan
  2. Melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan lindung yang berstatus internasional, baik warisan dunia, cagar biosfer, atau situs ramsar.

Konsep Penyelenggaraan Tata Ruang

Penyelenggaraan penatan ruang merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh UU untuk dilaksanakan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks ini, penyelenggaraan penataan ruang (pelaksanaan penataan ruang) terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara perencanaan tata ruang sendiri memiliki 2 bentuk produk, berupa rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Rencana Tata Ruang yang termasuk dalam rencana umum tata ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota. Sementara Rencana Rinci Tata Ruang dapat berupa Rencana Tata Ruang  Pulau/Kepulauan, Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis baik untuk level nasional, provinsi, kabupaten maupun kota.

Khusus untuk penataan ruang KSN, Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam penetapan sekaligus perencanaan Tata Ruang KSN. Sedangkan kewenangan terkait pemanfaatan ruang dan pengendaliannya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui dekonsentrasi dan/ atau tugas perbantuan.

Untuk level provinsi, Pemerintah Provinsi dapat menetapkan dan melakukan perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP). KSP memiliki karakteristik yang mirip dengan KSN dimana dalam pelaksanaan penataan ruang KSP dan KSN, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi mengeluarkan produk arahan, berupa arahan peraturan zonasi dan pedoman (Pemerintah Pusat)/ petunjuk pelaksanaan (Pemprov).

Pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang kawasan strategis dilakukan oleh masing-masing level pemerintahan sesuai dengan cakupan kewenangannya. Namun demikian, apabila masing-masing level pemerintahan tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, level pemerintahan yang lebih tinggi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar pelayanan minimal ini diperlukan untuk mendorong implementasi perencanaan tata ruang yang telah dibuat. Standar ini juga akan memperjelas hal-hal yang menjadi target pembangunan wilayah beserta kriteria/indikator yang ingin dicapai dari masing-masing rencana/program.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan penataan ruang tersebut bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

  1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
  2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
  3. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kriteria Penetapan KSN

Penetapan kawasan strategis nasional dilakukan berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh PP 26 tahun 2008. Berdasarkan kepentingannya, KSN dapat dibagi menjadi 5 fungsi, yaitu :

  1. Pertahanan dan keamanan;
  2. Pertumbuhan ekonomi;
  3. Sosial dan budaya;
  4. Pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan/atau
  5. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Khusus untuk Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, kriteria kawasan diatur oleh pasal 80 (PP nomor 26 Tahun 2008).  Kriteria-kriteria dimaksud sebagai berikut :

  • merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
  • merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
  • memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
  • memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
  • menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  • rawan bencana alam nasional; atau
  • sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Peran KSN bagi Taman Nasional dan wilayah sekitarnya

Taman Nasional bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan dan pengawetan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saja. Lebih dari itu, misi besar Taman Nasional adalah bagaimana kawasan ini bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Konsep pembangunan yang ditawarkan oleh taman nasional adalah konsep pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial. Filosofi ini sesuai dengan semangat pembangunan nasional yang berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Uniknya, misi tersebut di atas akan dicapai oleh taman nasional dengan pengaturan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi yang membagi kawasan hutan menjadi beberapa zona. Filosofi yang dibangun dari sistem zonasi taman nasional ini mirip atau bahkan dapat menjadi miniatur dari penataan ruang wilayah sebagaimana diamanatkan oleh UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, dimana ruang dibagi-bagi sesuai fungsi/peruntukkannya.

Di dalam taman nasional, ada zona-zona yang ditetapkan untuk preservasi/ pengawetan genetik, namun ada juga zona-zona yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ekonomi masyarakat. Zona yang dapat berperan mendorong pengembangan ekonomi ini dapat berupa zona pemanfaatan, zona tradisional maupun zona khusus. Ini belum termasuk pemanfaatan jasa lingkungan lainnya seperti air yang mendukung kegiatan pertanian, industri rumah tangga maupun industri air kemasan.

Penatapan KSN ini memiliki nilai penting bagi optimalisasi pemanfaatan ruang di dalam taman nasional maupun wilayah sekitarnya, baik untuk tujuan ekonomi maupun ekologi. Peran itu dapat berupa :

  1. Efisiensi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Dengan adanya sinergitas perencanaan wilayah taman nasional dan daerah sekitarnya, dalam cakupan KSN, maka dari sisi anggaran bisa mengurangi terjadinya pemborosan. Sementara pencapaian kriteria/indikator pembangunan juga akan lebih baik karena adanya unsur keterpaduan lintas sektor. Misalnya saja dalam hal pengembangan wisata alam. Dengan didukung oleh pembangunan sarana/prasarana di luar taman nasional seperti jalan, jembatan, papan petunjuk dan lain sebagainya maka pengunjung akan lebih mudah mengakses lokasi wisata di taman nasional. Demikian juga program pemerintah daerah atau swasta untuk mengembangkan wisata alam di sekitar taman nasional, tanpa didukung pengembangan daya tarik di dalam taman nasional maka optimalisasi kunjungan sulit tercapai. Belum lagi keterlibatan pihak lain dalam penyediaan hotel, rumah makan dan lain sebagainya. Kerjasama yang lebih luas dapat pula dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar taman nasional dan lain sebagainya.
  2. Bagian KSN yang berada di sekitar taman nasional dapat berfungsi sebagai buffer zone atau daerah penyangga yang mendapat perlakukan khusus dalam kegiatan pengembangan ekonomi ramah lingkungan. Konsep ini juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 yang mengharuskan adanya daerah penyangga di sekitar kawasan taman nasional, baik berupa kawasan hutan maupun non hutan. Daerah penyangga di dalam kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Penetapan batas daerah penyangga di luar kawasan hutan lindung atau kawasan hutan produksi ini dilakukan secara terpadu dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak. Dengan demikian, penetapan tentang batas-batas KSN menjadi sangat penting untuk melokalisir daerah penyangga ini.
  3. Menyediakan suatu sistem kelembagaan/regulasi yang dapat memfasilitasi pemanfaatan oleh masyarakat terhadap jasa lingkungan atau sumber daya alam hayati yang diijinkan oleh aturan untuk mendukung perekonomian wilayah. KSN dapat berperan sebagai sarana untuk berkoordinasi dan menyelesaikan permasalahan bersama terkait pemanfaatan ruang di dalam maupun sekitar kawasan taman nasional.
  4. Membangun kesepahaman dalam penataan ruang taman nasional dan wilayah sekitarnya, termasuk pemanfaatan beserta pengendaliannya. Dalam wadah KSN, masyarakat, swasta, pemerintah daerah dan pengelola taman nasional dapat lebih memahami peran masing-masing dalam mendukung pembangunan wilayah.

Penetapan suatu kawasan menjadi KSN memiliki tujuan yang mulia. Namun tantangan dari perencanaan saat ini adalah bagaimana perencanaan yang dibuat cukup logis untuk dapat diimplementasikan. Perencanaan ruang tidak boleh menjadi impian yang tidak memahami kondisi/realita yang ada. Selain itu, kerjasama dalam pemaanfaatan ruang ini juga hanya akan terdorong apabila ada unsur saling memberi kemanfaatan. Mudah-mudahan.

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s