Sejarah Konflik Agraria Berkepanjangan di Masa Pra Kemerdekaan

Meminjam pernyataan Moch. Tauchid (1952), “Soal agraria menyangkut soal hidup dan penghidupan manusia; tanah adalah sumber dan asal makanan bagi manusia. Siapa menguasai tanah, ia menguasai makanan”. Karena nilainya yang sangat berharga, maka konflik ketegangan tanah selalu hadir di tengah-tengah dinamika sosial di masyarakat. Ada dua hal yang melatarbelakangi konflik antar manusia dari zaman purbakala hingga yang modern ini, yakni soal mempertahankan keturunan dan perebutan tanah. Tanah terbagi-bagi menjadi hak milik akibat adanya stratifikasi sosial, penguasaan produksi, kekuasaan politik dan sebagainya. Dengan adanya kepemilikan tanah, manusia berupaya mempertahankan atau bahkan memperluasnya untuk keberlangsungan hidup.

I.    Agraria dan Polemiknya

Kita ambil satu contoh kasus tanah di Meruya Selatan Jakarta Barat. Kasus pertanahan ini cukup kolosal dan menarik perhatian bangsa selama tahun 2010.  Areal seluas 59 hektar, yang di atasnya telah berdiri ribuan bangunan, termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas, yang mayoritas mengantongi sertifikat tanah, tiba-tiba terancam tergusur. Konon proses jual belinya puluhan tahun yang lalu bermasalah.  Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memerintahkan agar tanah di Meruya Selatan Jakarta Barat itu dikosongkan karena telah menjadi hak PT Porta Nigra.

Masyarakat pun resah.  Harga tanah dan bangunan di sana mendadak turun.  Real estate merugi.  Banyak pihak menduga ini hanya akal-akalan mafia tanah untuk dapat memborong tanah dengan harga murah.  Gubernur DKI konon siap pasang badan membela masyarakat melakukan upaya Peninjauan Kembali.  Sementara itu pengacara PT Porta Nigra menuduh BPN telah sewenang-wenang saat memberikan sertifikat atas tanah yang sedang dijadikan sita jaminan. Lepas dari soal kepastian hukum kasus tersebut, kondisi ini menjadi potret buruk betapa kebijakan pertanahan kita menjadi akar konflik tidak hanya antar rakyat vs rakyat, tapi juga rakyat dan pemerintah vs pengusaha.

Sejarah membuktikan, pada negara-negara agraris seperti Indonesia, tanah merupakan faktor produksi sangat penting karena menentukan kesejahteraan hidup penduduk negara bersangkutan. Paling sedikit ada tiga kebutuhan dasar manusia yang tergantung pada tanah. Pertama, tanah sebagai sumber ekonomi guna menunjang kehidupan. Kedua, tanah sebagai tempat mendirikan rumah/ tempat tinggal. Ketiga, tanah sebagai kuburan. Itulah kebutuhan dasar manusia yang sulit dihindari. Sayangnya masalah pertanahan dari masa ke masa kurang mendapatkan perhatian pada porsi yang seharusnya.

Sejarah panjang bangsa Indonesia dari jaman kerajaan dahulu sampai dengan saat ini juga memiliki andil terhadap corak kebijakan pertanahan yang berlaku di tanah air. Setiap masa tersebut ikut mewarnai pola-pola pengelolaan tanah dan kebijakan tentang pertanahan.

II.    Dimulai dari Feodalisme Raja

Sebelum penjajahan, Indonesia masih berada pada zaman kekuasaan raja-raja. Rakyat menganggap dan percaya bahwa raja adalah orang suci. Rakyat merasa bangga jika miliknya diperlukan raja, orang yang telah dia nobatkan dalam hatinya sebagai kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Termasuk dalam hal penguasaan tanah dan kepemilikan tanah. Hukum tanah berdasarkan sistem feodalisme, dibangun di atas hukum tak tertulis bahwa  tanah adalah milik raja. Rakyat adalah milik raja juga. Di kerajaan Mataram, sekarang Surakarta dan Yogyakarta, tanah adalah kepunyaan Sultan dan Sunan (kagungan dalem). Rakyat hanya pemaro dan statusnya peminjam (wewenang anggaduh).

Posisi petani meskipun dalam keseharian sebagai pemilik tanah namun hakekatnya lebih tepat kalau disebut sebagai penggarap. Petanilah yang mengolah lahan dan mereka mendapatkan sebagian hasil pertanian sebagai upahnya. Dan raja hampir secara hakekat memiliki posisi sebagai pemilik tanah. Sebab raja hanya menunggu setoran dari para petani dalam bentuk upeti-upeti, ibarat pemilik tanah yang menerima hasil tanahnya setelah membayar upah buruh. Semuanya dilakukan sebagai salah satu bentuk penghormatan rakyat kepada pemimpinnya yang suci. Ketidakadilan bagi rakyat adalah kewajaran sepanjang itu tidak berat dipikul.

Raja selaku pihak yang memiliki otoritas pada penguasaan tanah, selanjutnya membagi-bagi tanahnya pada para bangsawan (priyayi), agar bisa terolah dan menghasilkan untuk kepentingan raja. Sebagai catatan, raja tidak melakukan apa-apa pada tanah tersebut, sehingga umumnya tanah yang diberikan pada bangsawan berupa tanah-tanah terlantar. Dalam hal ini, tanah bukan faktor dominan yang diperhatikan oleh raja, karena raja lebih mementingkan penguasaan pada orang-orangnya. Jadi yang dilakukan oleh raja adalah membekali para pegawainya dengan tanah. Tentunya dibalik itu, setiap pegawai yang yang mendapatkan jatah tanah memiliki kewajiban untuk menyetor upeti kepada raja.

Seringkali upeti untuk Raja cukup tinggi sehingga memberatkan pegawai yang menerima tanah. Untuk meringankan beban upeti, para pegawai raja membagi-bagi lagi tanahnya dengan merekrut lebih banyak lagi rakyat sebagai penggarap. Tujuannya agar produksi lahan per satuan luasnya makin tinggi dengan pengelolaan intensif. Namun hal ini berakibat pengecilan (versnippering) tanah garapan rakyat. Terjadilah penindasan para pengawai raja dari yang paling atas sampai yang paling bawah dengan mengatasnamakan raja. Penggarap pun makin menderita. Inilah perbudakan struktural dalam bidang ekonomi, dan sosial sebagai imbas sistem politik feodal.

Feodalisme yang pernah ada di Eropa atau Jepang adalah sistem di mana orang ikut tanah, sedang di negeri kita tanah ikut orang. Penguasa memiliki tanah, dan karena itu ia menguasai orang yang hidup di sana. Di negeri kita penguasa memiliki orang lalu orang itu diberi tanah untuk sumber hidupnya. Dalam sistem feodal, penguasa mengembangkan tanahnya agar makin banyak orang mau tinggal di sana. Di negeri kita dulu, penguasa menelantarkan tanahnya sehingga ia terpaksa bergantung pada orang-orang yang dikuasainya.

Hubungan Raja, pegawai, dan rakyat dalam sistem feodal bukan tanpa konflik. Konflik kerapkali terjadi antara raja (bangsawan) dan rakyat yang menggarap tanah hasil pemberian raja. Bentuk konflik yang muncul bersifat horizontal dan vertical, sebagai implikasi dari adanya penguasa tunggal atas tanah. Bagi petani yang seluruh hidupnya tergantung dari hasil tanah garapan, tanah dianggap sebagai pusaka (heirloom land) dan tidak sekedar symbol apalagi mata dagangan (commodity).

III.    Kebijakan VOC : Menggantikan Kekuasaan Raja atas Tanah

Kekuasaaan raja-raja di tanah air satu-persatu berjatuhan, baik oleh karena konflik antar para penguasa di dalam kerajaan maupun adu domba antar kerajaan. Perusahaan Belanda (VOC) yang memahami budaya masyarakat tanah air, mengambil keuntungan dengan politik de vide et impera. Kejatuhan raja terkadang terjadi karena pemberontakan anak atau adiknya sendiri. Pecahnya kerajaan Mataram menjadi Keraton Surakarta dan Jogjakarta juga diandili oleh penjajah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Sehingga tak heran, Indonesia sebagai bangsa yang besar dan kuat ditandai oleh kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya di masa lampau yang sangat tersohor, serta berbagai kerajaan kuat lainnya dari Sabang sampai Merauke, akhirnya satu persatu dikalahkan dengan mudah hanya oleh sebuah perusahaan dagang yang bernama VOC. Perlu digarisbawahi bukan kalah oleh kerajaan tertentu atau negara tertentu yang kuat. Cukup ironis.

Kompeni (VOC) cukup pintar dalam memanfaatkan kondisi sosial/ budaya tanah air kala itu untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan harga yang murah. Sehingga kebijakan pertanahan pada masa kekuasaan VOC ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politik dan ekonominya, yaitu untuk mendapatkan hasil-hasil bumi yang sangat laku di Eropa. VOC berpikir adalah sangat menguntungkan apabila mereka dapat menggantikan kekuasaan para raja atas tanah. Dengan dasar itu, maka sistem politik yang dianut VOC adalah menaklukan raja-raja yang diartikan sebagai keberhasilan mengambil alih kekuasaan raja. Tiap kali VOC menguasai suatu wilayah, pola penguasaan raja atas tanah praktis dilanjutkan. Kondisi rakyat jelata (wong cilik) yang sudah terbiasa dengan penindasan raja dan pegawai raja praktis dapat menyesuaikan diri dengan penindas yang baru yaitu VOC. Bagi rakyat, pergantian penguasa tidak merubah kehidupan sehari-hari, namun bagi VOC upeti rakyat menjadi berkah luar biasa tanpa harus mengeluarkan banyak biaya untuk mendapatkannya.

IV.    Pemberlakukan Sewa Tanah (Landrente), Semua Pribumi adalah Penyewa

Pada tahun 1811, Inggris datang merebut negeri kita dari Belanda. Raffles (1811–1816) memberlakukan sistem pajak tanah (landrent) sebagai pengganti kebijakan yang diterapkan oleh VOC. Meskipun masa kekuasaan Inggris tidak lama, namun Inggris telah membuat satu perubahan fundamental terkait politik pertanahan di tanah air. Jika sebelumnya penyerahan rakyat atas VOC berupa upeti, maka Inggris memperkenalkan pembayaran sewa yang nilainya sebesar dua pertiga hasil panen. Menurut Raffles semua tanah adalah eigendom pemerintah, sedangkan rakyat adalah pachter (penyewa). Ia menganggap bahwa pemerintah Inggris sebagai pengganti raja menjadi pemilik atas tanah. Karena rakyat tidak dianggap memiliki tanah, maka pemerintah Inggris menyewakan tanah untuk mereka dengan imbalan pembayaran sewa tanah.

Kebijakan Rafles ini juga berimplikasi pada keberadaan tanah-tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat. Atau Raja. Rafles menganggap tanah ulayat tidak boleh dijadikan hak milik, sehingga pemilik tanah ulayat hanya memiliki hak penguasahaan saja. Dengan kata lain, tetap harus membayar sewa pada pemilik sebenarnya, yaitu pemerintah Inggris.

Rafles juga menetapkan bahwa pemerintah Inggris lah yang berhak untuk mengawasi secara langsung atas tanah-tanah dengan menarik pendapatan dan sewanya, tanpa perantaraan bupati-bupati. la tampaknya ingin menghapuskan feodalisme atas tanah secara radikal. Serta melemahkan kekuasaan para pemimpin lokal, baik Bupati maupun para raja.

V.    Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), Menciptakan Buruh di Tanah Sendiri

Pada tahun 1930, muncullah sistem tanam paksa yang diperkenalkan oleh Van den Bosch sebagai pengganti sistem landrente buatan Inggris. Ia menjalankan Cultuurstelsel yang semula dalam beberapa hal merupakan reaksi terhadap stelsel tanah sebelumnya, yaitu bahwa kekuasaan feodal atas tanah yang berpengaruh itu masih harus dihormati; bahwa orang Eropa tidak akan mencapai apa-apa jika mereka tidak mempergunakan organisasi desa dan bahwa untuk produksi barang-barang ekspor diperlukan pimpinan orang-orang Eropa.

Van den Bosch memanfaatkan adanya ikatan feodal untuk memaksakan kebijakan Cultuurstelsel melalui pengaruh para bupati. Kebijakan ini berupaya memperbesar kekuasaan bupati dengan cara memberi apanage (pelungguh) berupa tanah yang diwariskan. Cultuurstelsel sangat merugikan kepentingan petani karena membatasi pembukaan tanah-tanah baru sementara tanah pertanian yang sudah ada terus dibagi-bagi. Akibat buruk dari politik Cultuurstelsel ini menimbulkan kekacauan dan penderitaan di Jawa, serta mendapat kecaman dari segolongan orang Belanda sendiri.

VI.    Agrarische Wet dan Domein Verklaring Beserta Implikasinya

Kemenangan golongan Liberal pada pertengahan kedua abad ke 19 dalam percaturan politik di negeri Belanda diikuti dengan mengalirnya modal swasta ke tanah jajahan. Pemerintah kolonial membuat beberapa hukum formal tentang pertanahan sebagai pengganti Culturestelsel. Namun hakekatnya hukum formal itu hanya untuk mengetatkan daya cengkeram mereka atas pribumi dan sumber daya alam yang dikuasai pribumi. Sehingga dalam konteks ini hukum formal lebih sering merupakan justifikasi penjajahan atas masyarakat pribumi.

Produk hukum yang dihasilkan adalah Agrarische Wet atau Undang Undang Pokok tentang tanah. Sebagai pelaksanaan daripada Agrarische Wet adalah Penyataan Domein (Domein Verklaring) yang berbunyi bahwa: “Semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan, bahwa itu eigendomnya adalah tanah domein atau milik Negara.” Jadi, pernyataan Domein ini mempunyai fungsi sangat penting sebagai: suatu landasan untuk pemerintah supaya dapat memberikan tanah dengan hak-hak Barat, seperti hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan lain sebagainya. Kalau ada seseorang yang mengakui bahwa sebidang tanah adalah hak eigendom-nya, orang itu diwajibkan untuk membuktikan hak ini. Agrarische Wet itu bertujuan untuk “memberi kemungkinan pada modal besar asing agar berkembang di Indonesia”.

Domeinverklaring sebetulnya dimulai sejak jaman Raffles tahun 1813. Ketika itu, Raffles mendeklarasikan bahwa hak kepemilikan atas lahan di Jawa disatukan dalam kepentingan kedaulatan Eropa sebagai pewaris kedaulatan Jawa. Untuk menjamin penafsiran ekspansif Deklarasi Raffles, setiap lahan yang tidak digarap atau telah dibiarkan selama lebih dari 3 tahun, dianggap sebagai lahan sisa yang tidak ada pemiliknya. Pemerintah Kolonial Belanda menegakan kembali Deklarasi Raffles dengan menyatakan bahwa lahan sisa di kawasan Jawa dan Madura merupakan milik negara.

Hak kuasa feodal terhadap tanah dihapuskan agar tanah-tanah dapat diperjualbelikan oleh pengusaha swasta dan pemerintah kolonial. Kebijakan tersebut disambut penduduk dengan pembukaan tanah-tanah baru secara besar-besaran. Pembukaan tanah tersebut menyebabkan semakin pesatnya peningkatan jumlah penduduk Jawa.

Kelangkaan tanah menyebabkan petani mengalami apa yang disebut dengan proses pemiskinan. Kemiskinan dan kerawanan pangan telah menjadi sebab utama petani melibatkan diri dalam pemberontakan. Ciri dari gerakan petani secara keseluruhan menampakkan pola yang sama yakni berupa aktivitas perlawanan dan penolakan terhadap dominasi asing dan struktur kelembagaan modern yang menyertainya. Konflik-konflik agraria yang bermunculan pada abad ke-19 diakibatkan oleh eksploitasi tenaga petani yang melampaui batas.

Melalui UU Agraria, penanaman wajib yang semula menjadi kebijakan sistem tanam paksa mulai digantikan dengan system penanaman bebas. Masuknya system perkebunan ke pedesaan berpengaruh besar terhadap kehidupan petani. Mereka tidak lagi dapat menguasai factor dan proses produksi di tanahnya. Situasi ini mendorong petani memasuki ekonomi uang (monetization) dengan menjadi buruh di perkebunan. Namun system ini tetap tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani malah petani semakin miskin. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa para petani telah menjadi kuli di negerinya sendiri.

Pada awal abad ke-20, muncul kesadaran politik di Negeri Belanda. Sebagian masyarakat Belanda mengkritik perlakukan pemerintahnya terhadap rakyat Indonesia. Menurut mereka rakyat Indonesia telah membuat negeri Belanda menjadi kaya, namun belum mendapat perlakuan yang semestinya. Maka muncullah politik balas budi atau dikenal pula dengan “Trias Van Deventer”. Pemerintah kolonial berusaha memperbaiki kemiskinan yang diderita rakyat Indonesia melalui program-program irigasi, transmigrasi, dan pendidikan.

VII.    Pasca Kemerdekaan : Merintis Pondasi Kebijakan Agraria

Ada empat langkah pendahuluan yang dapat disebut di sini, yaitu: (Selo Soemardjan, 1962)

  1. Tahun 1946 (jadi belum ada setahun Indonesia merdeka):   menghapuskan lembaga “desa perdikan”, yaitu menghapuskan hak-hak istimewa yang sampai saat itu dimiliki oleh penguasa desa perdikan beserta keluarganya secara turun-temurun. Melalui UU no.13/1946,   setengah dari tanah mereka yang relatif luas-luas, didistribusikan kepada para penggarap, petani kecil, dan buruh tani. Ganti rugi diberikan dalam bentuk uang bulanan (Inilah landreform terbatas, skala kecil, khususnya di daerah Banyumas, Jawa Tengah).
  2. Tahun 1948: ditetapkannya Undang-Undang Darurat no.13/1948, yang menetapkan bahwa semua tanah yang sebelumnya dikuasai oleh kira kira 40 perusahaan gula Belanda di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, disediakan untuk petani Indonesia. Hal ini mengakhiri persaingan mengenai penguasaan tanah dan air, yang tak seimbang antara perusahaan gula yang besar dan kuat dan petani yang tak terorganisir.
  3. Tahun 1958. Sebenarnya, sejak tahun 1945 pemerintah RI sudah berusaha untuk membeli kembali tanah-tanah partikelir yang sampai saat itu dikuasai oleh tuan-tuan tanah bangsa asing. Namun proses negosiasinya jalannya sangat lamban. Karena itu, maka ditetapkanlah UU no.1/1958, yang menghapuskan semua tanah-tanah partikelir. Semua hak-hak istimewa yang sebelumnya dipegang oleh tuan-tuan tanah diambil alih oleh pemerintah. Proses likuidasi ini selesai sekitar tahun 1962.
  4. Tahun 1960. Sekitar setengah tahun sebelum ditetapkannya UUPA (24 September 1960), telah ditetapkan lebih dulu Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH), yaitu UU no.2/1960.

DAFTAR PUSTAKA

Hutagalung, S. 2008. Kewenangan Pemerintah Bidang Pertanahan. Penerbit PT Rajawali Press. Jakarta

Kalo, S. 2004. Perbedaan Persepsi Mengenai Penguasaan Tanah Dan Akibatnya Terhadap Masyarakat Petani Di Sumatera Timur

Rajagukguk, E. 1979. Pemahaman Rakyat tentang Hak Atas Tanah. Makalah. Tidak diterbitkan

Steni, B. 2008. Problematik Pembaruan Hukum dan Persoalan Agraria: Transplantasi Hukum, Posisi Hukum Lokal dan Agenda Pembaruan Hukum Agraria. http://www.huma.or.id.

Tauchid, M. 1952. Masalah Agraria. Penerbit STPN. Jogjakarta.

Wiradi, G. 2004. Masalah Agraria : Masalah Penghidupan dan Kedaulatan Bangsa. Bahan Ceramah.  Disampaikan dalam acara “Studium-Generale”, Jurusan Sosek, Fakultas Pertanian IPB, tanggal 17 Mei, 2004

________. 1999. Seluk Beluk Masalah Agraria. STPN Press. Jogjakarta.

Sumber-sumber lainnya.

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s