Revolusi IT dalam Teori Perencanaan Wilayah : Memacu Pertumbuhan dan juga Memperlebar Kesenjangan Digital

Kesenjangan merupakan problem terpenting dalam khasanah pemikiran logik dan teoritik ilmu perencanaan wilayah. Berbagai fenomena empirik menunjukkan bahwa ketidakmerataan dalam jangka panjang akan menghambat pertumbuhan. Negara-negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjaga keberlanjutan pertumbuhannya dengan menjaga tingkat kemajuan yang berimbang (Rustiadi, et al. 2011).

Teknologi Informasi pasca ditemukannya internet telah berkembang dengan pesatnya. Kemudahan berkomunikasi antar manusia yang terpisah oleh jarak dan waktu telah mengubah peradaban manusia cukup signifikan. Dampak perkembangan IT saat ini telah dapat disetarakan dengan Revolusi Industri maupun Revolusi Hijau di masa lampau, bahkan lebih hebat daripada keduanya.

Dalam konteks Teknologi Informasi, perkembangan IT akan berdampak luas pada suatu gap/kesenjangan antar individu, kelompok dan area geografis pada level sosial-ekonomi yang berbeda. Masyarakat telah menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari kebutuhan vital dalam menunjang berbagai aktivitas kehidupan.  Namun sebuah fakta bahwa pemanfaatan IT khususnya internet masih belum merata disebabkan banyak hal. Hal inilah yang dapat memicu makin melebarnya kesenjangan.

Sebagian masyarakat masih belum menikmati internet untuk mengakses berbagai informasi. Ini terjadi terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki jaringan internet yang lemah atau bahkan belum ada jaringan sama sekali. Itu belum ditambah adanya sebagian orang yang tidak mengakses internet karena urangnya kesadaran masyarakat tentang arti penting internet bagi kehidupan mereka, sehingga keberadaan internet kurang termanfaatkan secara optimal. Kondisi kurangnya akses masyarakat tersebut dapat terjadi di wilayah perkotaan, lalu bagaimana dengan wilayah pedesaan yang masih minim sosialisasi atau bahkan belum tersedia sarana prasarana yang memadai ? Tentu kondisinya dapat lebih buruk lagi.

Kelompok yang memiliki pemilikan dan penguasaan terhadap sumber daya informasi akan mendapatkan keuntungan optimal dari sistem ekonomi liberal yang menganut globalisasi. Di sisi lain, harus dipahami bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih belum memiliki perangkat maupun kemampuan dalam mengoperasikan IT. Tercatat sarana informasi tidak merata penyebaran (86 persen di Pulau Jawa dan Sumatera, dan daerah perkotaan). Euforia penggunaan layanan IT masih dirasakan hanya di sebagian penjuru kota-kota besar dan maju. Masyarakat yang tinggal di pinggiran yang jauh dari infrastruktur IT, bahkan listrik, masih harus banyak belajar tentang bagaimana memahami kehidupan di daerah yang sudah melek teknologi. Sehingga arus informasi yang begitu dahsyat dan perkembangan ekonomi yang dinikmati sebagian masyarakat yang mampu mengakses IT, sama sekali tidak mengubah kehidupan sosial ekonomi sebagian besar masyarakat awam tersebut.

Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, terjadi peningkatan angka pengangguran/ kemiskinan di berbagai daerah  disebabkan setiap perusahaan menjadikan penguasaan IT sebagai syarat wajib bagi tenaga kerja di era globalisasi. Dampak lainnya, kepemilikan terhadap sarana/prasarana IT akan meningkatkan efisiensi perusahaan, termasuk di dalamnya dalam penggunaan tenaga kerja/buruh. Penggunaan perangkat IT dapat menggantikan pekerjaan dari beberapa orang pekerja perusahaan. Dari segi biaya tentunya lebih murah dan hasilnya lebih cepat, sehingga perusahaan akan berpikir untuk mengurangi karyawan. Akibatnya, sebagian tenaga kerja yang selama ini diperlukan untuk menangani pekerjaan tertentu bagi perusahaan dirumahkan. Jumlah pengangguran pada usia produktif meningkat.

Sayangnya kelompok masyarakat yang rawan terhadap dampak negatif kesenjangan digital ini adalah kelompok masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat pedesaan yang belum beruntung mendapatkan kesempatan mengakses IT sebagaimana sebagian masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi.

Tingkat kesenjangan digital tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan sarana IT semacam modem internet dan PC, tetapi juga tingkat keterampilan dalam penguasaan operasional media teknologi informasi, maupun pengetahuan masyarakat mengenai teknologi informasi yang telah terbarukan. Akan menjadi percuma saja memiliki media / sarpras IT namun pada akhirnya tidak bisa mengoperasikan secara optimal. Kesenjangan dalam kepemilikan dan keterampilan mengoperasikan IT ini secara potensial dapat menciptakan jurang yang makin melebar antar kelompok masyarakat secara vertikal. Ketimpangan ini  selanjutnya dapat berdampak pada marjinalisasi kelas masyarakat miskin di berbagai daerah disebabkan kurangnya pengetahuan tentang IT.

Ini belum ditambah dengan perkembangan IT di negara-negara lain yang siap masuk ke pasar dalam negeri akibat arus globalisasi. Sehingga kesenjangan digital selain terjadi antar masyarakat Indonesia, juga dapat terjadi antara masyarakat kita dengan masyarakat melek IT di luar negeri. Ini jauh lebih rumit dari perkiraan sebagian orang.

Harus disadari arti penting teknologi bagi masyarakat kita. Perlu juga sosialisasi bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Akan percuma teknologi yang canggih digunakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakanya. Di daerah yang terjangkau prasarana IT, orang tidak perlu membayar mahal untuk mendapatkan akses Internet. Dengan adanya fakta seperti ini seharusnya tersedia fasilitas Internet bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil atau termarginalkan.

Ada beberapa sumbangan yang dapat diberikan oleh perkembangan IT tersebut di atas dalam membangun teori perencanaan wilayah yang  baik (sebagian telah terakomodir pada RPJPN 2005-2025), diantaranya sebagai berikut :

  1. Berkembangnya sistem pasar yang sangat maju, berdaya saing tinggi dan berbasis IT harus direspon dengan perubahan paradigma perencanaan wilayah. Dalam hal ini perlu dilakukan penataan kembali daerah-daerah yang dikatagorikan miskin dan lemah agar mampu meningkatkan daya saing, manajemen produksi dan teknologi tepat guna berbasis lokal yang mampu mempengaruhi daerah lainnya secara timbal balik,
  2. Variabel teori lokasi e-commerce tidak lagi ditentukan oleh variabel bahan baku, buruh dan pasar, tapi ditentukan oleh biaya pengelolaan dan pembuatan IT.
  3. Perencanaan wilayah tidak boleh hanya berkutat pada pengembangan lokasi dekat pasar/pusat bisnis sebagaimana imbas teori neoklasik, namun harus dilakukan secara merata untuk mengantisipasi pertumbuhan ekonomi yang menyebar tak beraturan akibat perkembangan e-commerce (IT). Implikasi terhadap perencanaan wilayah adalah oriantasi pembangunan ke depan terutama untuk memperlancar aliran distribusi barang dan jasa di berbagai wilayah (tidak terkonsentrasi di pusat bisnis/pasar),
  4. Teori perencanaan wilayah perlu mengantisipasi terjadinya peningkatan urbanisasi di pinggiran kota besar dibandingkan di dalam kota besar itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Mc. Gee pada tahun 1980-an. Batas antara kawasan perkotaan dan pedesaan semakin tidak jelas akibat pertumbuhan ekonomi yang merata, dimana kegiatan perkotaan telah berbaur dengan perdesaaan dengan intensitas pergerakan investasi, ekonomi dan penduduk semakin tinggi,
  5. Sebagai wujud upaya pemerintah untuk mewujudkan pasar persaingan sempurna dalam e-commerce, perencanaan wilayah harus mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa daerah yang bebas; mewujudkan deregulasi yang lebih besar dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara nasional dan mencegah monopoli informasi;
  6. Perlunya perencanaan yang menciptakan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok nusantara sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat dan memperluas integritas bangsa; memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang  lebih komprehensif kepada masyarakat internasional supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan Indonesia pada posisi politik yang menyulitkan.
  7. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan daya saing suatu bangsa sehingga mutlak diperlukan suatu kemampuan untuk mengakses informasi. Perencanaan wilayah harus memperhatikan ketersediaan infrastruktur telematika yang sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,
  8. Pembiayaan penyedia infrastruktur telematika dengan belum berkembangnya sumber pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur telematika seperti kerjasama pemerintah-swasta, pemerintah-masyarakat, serta swasta-masyarakat; dan kurang optimalnya pemanfataan infrastruktur alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong tingkat penetrasi layanan telematika. Rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan digital very good expression dengan negara lain. Dalam kaitan itu, perlu segera dilakukan berbagai perbaikan dan perubahan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan bangsa dalam menghadapi persaingan global yang makin ketat,
  9. Penerapan program Desa melek IT, diharapkan UKM dan koperasi di pedesaan dapat berperan aktif untuk memperluas pangsa pasarnya ke berbagai daerah di Indonesia hingga ke luar negeri,
  10. Berubahnya orientasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan individu, kelompok dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi persaingan global, sehingga memungkinkan masyarakat mampu bertahan (survive), mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan.

Referensi :

Anonim. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Febriyanti, 2011. Penerapan E-Bussiness di Indonesia. Makalah. Bogor.

Kartasasmita, G. 1996. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Memasuki Abad ke-21. Makalah. Jakarta.

Karyatiningsih, 2011. Penerapan E-Commerce Dalam Menunjang Strategi Bisnis Perusahaan Kasus Di Pt. Cheil Jedang Superfeed (Cjs). Makalah. Bogor

Rustiadi, E. 2011. Bahan Perkuliahan Mata kuliah “Sistem Perencanaan Wilayah” Semester Ganjil tahun 2011. Bogor.

Rustiadi, E. Et al. 2008. Permodelan Perencanaan Pengembangan Wilayah. Bahan Kuliah.

www.multiply.com diakses 1 Januari 2012

http://teknologi.kompasiana.com. Diakses 3 Januari 2012

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s