Filosofi Pembangunan bagi Indegenous People di dalam Kawasan Konservasi

Setiap Warna Negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Diskriminasi terhadap golongan tertentu merupakan pelanggaran HAM. Namun ketika dihadapkan pada konsepsi pembangunan untuk Indegenous people, masyarakat terbagi menjadi beberapa pendapat. Sebagian beranggapan bahwa  melindungi mereka di habitat alaminya adalah bentuk kepedulian terhadap Indegenous people. Maka dibangunlah perlindungan terhadap hutan-hutan tempat mereka mencari makan dan menjalankan kearifan tradisionalnya tanpa gangguan dari orang luar. Namun sebagian lain berpendapat sebaliknya. membiarkan Indegenous People tetap dengan budayanya merupakan salah satu bentuk diskriminasi karena membiarkan sebagian WNI tetap terbelakang.

Indegenous People dan Kawasan Konservasi

Berbicara tentang Indegenous people tak akan bisa lepas dari hutan dan kehutanan. Sebab Indegenous people sering diidentikkan dengan kehidupan suatu kelompok masyarakat yang subsisten, bergantung sepenuhnnya dengan alam (hutan) dan menerapkan cara hidup yang masih primitif/tradisional. Sebagian mereka bahkan menolak bergabung dengan kelompok lain atau masyarakat di perkampungan.

Upaya untuk melindungi kehidupan masyarakat ini bahkan telah mendorong Kementerian Kehutanan untuk menetapkan hutan tempat masyarakat Kubu/Anak Dalam hidup sebagai kawasan konservasi. Dengan demikian diharapkan lingkungan tempat mereka tinggal tidak rusak, dan mereka dapat bertahan hidup dengan menerapkan kearifan tradisional yang masih bergantung pada hutan.

Perlindungan terhadap hutan yang didiami oleh Indegenous people juga dilakukan terhadap suku Badui Dalam, dimana mereka menerapkan sistem nilai yang terisolir dari percampuran kebudayaan masyarakat luar. Perkawinan dengan orang luar dapat berakibat pada pengusiran dari komunitas suku. Sebagaian mereka berpendapat bahwa kebudayaan itu adalah kebenaran yang harus diikuti dan telah menjadi gaya hidup sehari-hari. Lantas bagaimana dengan hak-hak mereka sebagai WNI untuk memperoleh dampak pembangunan ?

Kembali ke Filosofi Pembangunan

Dalam hal ini, penulis lebih sepakat untuk memandang polemik ini dari sudut filosofis pembangunan itu sendiri. Tanpa mengesampingkan berbagai pendapat yang ada, perlu dilakukan penarikan garis merah tentang pengertian pembangunan dan hak-hak dasar warga negara.

Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai “upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pecapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistis”. Dengan kata lain, proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia (Nasution, 1987 dalam Rustiadi, 2011).

Lebih lanjut, UNDP mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat (a process of enlarging people choices). Dalam konsep ini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh model formasi modal manusia (human capital formation) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu (Rustiadi, 2011).

Dari pengertian di atas, pembangunan bukan diartikan sebagai upaya untuk pemaksaan mengikuti suatu budaya atau gaya hidup tertentu. Adalah sebuah kesalahan mengatakan gaya hidup kita adalah kebenaran dan gaya hidup orang lain salah. Sehingga memaksa orang yang tidak sepaham untuk mengikuti gaya hidup kita. Misalnya saja kita menganggap Indegenous people yang tak mau memakai sepatu sebagai budaya salah, lantas kita memaksa mereka untuk memakai sepatu sebagaimana kita lakukan. Ini bukanlah sebuah proses pembangunan.

Bagaimana dengan upaya pembiaran terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu ? Mereka kita biarkan hidup di hutan, tidak mengenal tulisan, tidak mengenal teknologi, tidak mengenal pendidikan, cukup memakai celana dalam, subsisten dan tidak mau berobat ke dokter. Inipun bukan termasuk pembangunan.

Pembangunan menurut filosofis di atas diartikan suatu proses untuk memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas kepada masyarakat. Artinya, adalah kewajiban negara untuk memperkenalkan kehidupan yang lebih maju kepada Indigenous people, sehingga mereka dengan pengetahuan baru tersebut memiliki lebih banyak pilihan gaya hidup. Meskipun kemudian mereka lebih memilih gaya hidup yang lama, mereka telah dianggap menikmati proses pembangunan dengan  adanya pilihan-pilihan yang lebih luas tersebut.

Kewajiban negara untuk memberikan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara haruslah dilakukan pula bagi Indegenous people tersebut. Tentunya dengan cara-cara yang kreatif. Apapun hasilnya dan apapun pilihan gaya hidup mereka itu tidak mengurangi makna dari pembangunan. Indegenous people telah menikmati pembangunan dengan memilih untuk tidak bersepatu ketika berjalan meskipun telah mengetahui manfaat sepatu, atau memilih untuk memakan umbi-umbian setelah diperkenalkan dengan beras atau roti. Pembangunan adalah people choises, semakin banyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin berkualitas pembangunan yang telah dilaksanakan. Development is a process of enlarging people choices.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s