Kawasan Konservasi Vs Tambang

“Emas” seolah menjadi daya tarik tersendiri di tengah-tengah isu politik dan kemiskinan yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Emas telah dipandang sebagai jawaban atas kebutuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bumi anoa ini. Ketika emas ditemukan, pandangan publik dan Pemda kemudian mengarah ke Papua, Kaltim, Riau, Cepu, Aceh yang notabene merupakan daerah-daerah yang memiliki PAD didongkrak oleh peran besar sektor pertambangan. Apakah Sultra nantinya akan seperti Kaltim ? ini masih perlu dipertanyakan.

Kawasan konservasi itu penting, pertambangan juga penting. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana antara kedua sektor yang sama-sama penting ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan kawasan konservasi dan tambang bukan sesuatu yang asing terjadi di Indonesia. Peneliti, praktisi dan media mengkaji tema ini sebagai objek kajian yang menarik. Di satu sisi, sektor tambang dapat mendongkrak pendapatan daerah dalam waktu singkat. Tentunya peningkatan PAD ini akan berdampak positip bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun dampak yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Mencuatnya kasus Minamata di Jepang menjadi studi kasus betapa sektor pertambangan, khususnya emas, apabila tidak dikelola dengan benar berakibat negative bagi kesehatan masyarakat sepanjang DAS. Kita masih ingat bagaimana pencemaran sungai oleh merkuri telah menyebabkan kecacatan bagi bayi yang lahir dari masyarakat pengguna air sungai yang tercemar.

Peraturan Sudah Lengkap

Patut disayangkan, regulasi yang telah dikeluarkan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam ternyata masih belum diikuti oleh implementasi yang seharusnya di lapangan. Ini menjadi polemic tersendiri, mengingat peraturan-peraturan yang ada terbilang sudah lengkap dan cukup mengakomodir peranan maupun kebutuhan pihak-pihak terkait. Ini untuk mewujudkan pengelolaan SDA yang efektif, efisien dan ramah lingkungan. Namun, harus diakui kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menerobos aturan yang ada.

Sebagaimana terlontar di dalam forum diskusi, pengelola pertambangan seolah-olah belum tahu atau bahkan pura-pura tidak tahu dengan aturan yang ada. Yang mana ini membuka celah bagi pelanggaran yang dapat berdampak serius, terutama terhadap degradasi lingkungan hidup.

Indikator Perekonomian Sultra

Di sisi yang lain, bukan sektor tambang sebagai pendorong perekonomian daerah. Nilai PDRB Sulawesi Tenggara masih bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Peningkatan perekonomian yang terukur melalui data-data PDRB inidapat menjadi bahan informasi tentang sektor-sektor yang memiliki potensi untuk diprioritaskan dalam pengembangan daerah. Kawasan konservasi dalam hal ini TNRAW merupakan salah satu sektor yang mendukung pendapatan masyarakat dari sektor agraris.

Diagram (sumber : BPS)

Dsitribusi Persentase PDRB Sulawesi Tenggara

menurut lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

2003 – 2007

PDRB Menurut Sektoral Tahun 2010

Sektor pertanian menjadi sektor terbesar dengan kontribusi 33,34 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor kedua dengan kontribusi 18,21 persen. Kemudian berturut-turut sektor jasa-jasa 12,67 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi 9,33 persen, sektor industri pengolahan 7,17 persen, sektor bangunan 8,30 persen, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 5,13 persen, sektor pertambangan dan penggalian 4,92 persen dan sektor listrik, gas dan air bersih 0,93 persen (sumber : BPS).

PDRB Menurut Sektoral Tahun 2011

Nominal PDRB Sulawesi Tenggara triwulan III tahun 2011 mencapai 8,27 triliun rupiah. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap pembentukan PDRB masih besar, mencapai 2,61 triliun rupiah (31,57 persen). Sektor pertanian ditopang subsektor perikanan sebesar 0,97 triliun rupiah (11,72 persen) dan empat subsektor lainya dengan kontribusi 0,09 – 0,56 triliun rupiah atau 1,20 – 6,76 persen terhadap PDRB. Sektor ekonomi yang juga berkontribusi besar adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1,57 triliun (18,95 persen), dan Sektor Jasa-Jasa sebesar 0,97 triliun rupiah (11,69 persen). Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran didominasi subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 1,53 triliun rupiah, dan Sektor Jasa-Jasa didominasi subsektor pemerintahan umum sebesar 0,88 triliun rupiah atau masing-masing 18,52 persen dan 10,60 persen terhadap PDRB. Kontribusi setiap sektor ekonomi disajikan pada Gambar  berikut (sumber : BPS) :

Kawasan TNRAW dengan 3 (tiga) DAS utamanya, yakni DAS Poleang, DAS Roraya dan DAS Konaweha telah menyuplay air untuk kebutuhan 79 Desa yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Nasional atau 96 Desa yang berada di sekitar taman nasional tersebut. Selain itu, air yang disuplay dari ketiga DAS tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah hilir untuk pengembangan sektor pertanian dan perikanan serta kebutuhan rumah tangga.

Perekonomian daerah harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan multisektor yang bisa jadi terpengaruh positip maupun negative dengan adanya peningkatan sektor tambang. Harus diakui bahwa dengan dilaksanakannya eksplorasi dan eksploitasi tambang emas Bombana telah meningkatkan pendapatan daerah dari sektor tambang. Namun harus dikalkulasi pula nilai kerugian sektor lain sebagai dampak usaha tambang. Dengan  dilaksanakannya pertambangan emas (legal/illegal) secara langsung telah menyebabkan degradasi lahan, erosi, pencemaran air, dan hancurnya system hidrologis. Secara tidak langsung,  aktivitas pertambangan telah menyebabkan penurunan produksi pertanian dan perikanan akibat penggunaan air yang seharusnya bisa mengairi sawah-sawah masyarakat.

Sehingga perlu dihitung berapa nilai ekonomi yang diperoleh dan berapa nilai ekonomi yang hilang dengan adanya pengembangan tambang. Dengan adanya perbandingan ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengelola tambang tanpa mengabaikan sektor-sektor lain.

Larangan Penambangan Kawasan Konservasi

Penambangan dapat dilakukan di dalam kawasan hutan sepanjang melalui meknisme yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pihak Pemerintah Daerah harus memperhatikan  Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE 06/ Menhut-VII/2005 yang menghimbau Bupati dan Gubernur di Seluruh Indonesia untuk tidak menerbitkan ijin kuasa pertambangan di kawasan hutan konservasi yang dilakukan dengan pola penambangan terbuka serta Surat Edaran Menhut No. SE 09/ Menhut-IV/2006 tentang Larangan Pengeluaran Ijin Eksplorasi dan Eksploitasi Tambang dalam Kawasan Konservasi. Namun demikian, penambangan tertutup dapat dilakukan pada hutan lindung dengan system pinjam pakai kawasan hutan.

Serangkaian regulasi ini merupakan batasan-batasan bagi pengelola pertambangan dalam melakukan apa yang boleh dan menghindari apa yang dilarang sesuai aturan yang berlaku. Hal ini disadari sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum dan juga memelihara fungsi hutan sebagai system penyangga kehidupan.

Kolaborasi Zona Penyangga

Balai Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai menyadari bahwa dalam kewajibannya menjaga keutuhan kawasan konservasi dan fungsi-fungsinya memerlukan dukungan semua pihak. Sehingga dalam pengelolaan buffer zone antara kawasan konservasi dan tambang (berjarak minimal 500 m), Kepala Balai TNRAW mengusulkan dilakukan kolaborasi.

Kolaborasi menjadi titik penting bagi pembangunan multi sektor yang dilakukan secara partisipatif, sehingga aktivitas pembangunan di sektor tertentu (pertambangan) tidak menyebabkan kerugian pada sektor lain. Dari sisi Pemerintah Daerah, pengelolaan kolaboratif dapat memberikan kontribusi peningkatan pengawasan penambangan di lapangan. Sedangkan pihak Balai TNRAW, system pengamanan terpadu di daerah buffer zone sebagai upaya menjaga fungsi hutan konservasi. Selain itu dapat pula dikembangkan Corporate Social Responsibilities (CSR) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di daerah buffer zone. Penerapan CSR sebagai tanggung jawab dunia usaha terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentu saja dengan adanya pengelolaan terpadu ini akan meningkatkan citra positip bagi aktivitas pertambangan.

Pengelolaan kolaborasi juga merupakan jembatan komunikasi antar instansi dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Pengembangan pertambangan tidak bisa dihindari akan berpengaruh terhadap sektor lain. Sehingga dengan adanya kolaborasi, dapat mereduksi dampak-dampak negative terhadap sektor lain.

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s