Masalah Kriteria dan Fungsi Kawasan Hutan

Searah kebijakan pemerintah terkait percepatan penuntasan rencana tata ruang untuk level nasional, provinsi maupun kabupaten, pembahasan substansi kehutanan telah menjadi perbincangan yang cukup hangat di beberapa daerah. Amanat pasal 78 UU nomor 26 Tahun 2007 yang memberi batasan waktu penerbitan peraturan-peraturan pelaksanaan dari UU ini membuat kementerian terkait (Kementerian PU dan Kementerian lainnya) serta Pemerintah Daerah harus bekerja maraton untuk menuntaskan produk rencana tata ruang beserta pedoman, arahan maupun petunjuk pelaksanaannya. Di sisi lain, usulan perubahan fungsi kawasan hutan berpotensi bermasalah apabila  kriteria-kriteria fungsi kawasan tidak terpenuhi.

A. Perkembangan Kriteria Fungsi Kawasan Hutan

Isu Kriteria Fungsi Kawasan Hutan Era 80-an

Penatagunaan kawasan hutan di Indonesia diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 680/Kpts/Um/8/81 tentang Pedoman Penatagunaan Hutan Kesepakatan (TGHK). Pada awalnya, TGHK ini berusaha untuk memetakan kawasan hutan di tiap provinsi seluruh Indonesia berdasarkan hasil kesepakatan antar instansi terkait, tentunya dengan melibatkan Departemen Pertanian sebagai instansi pusat yang menangani bidang kehutanan waktu itu dan Pemerintah Daerah. Sisi positip penetapan TGHK ini adalah memberikan kerangka acuan bagi setiap instansi untuk melakukan perencanaan dan pemanfaatan ruang serta mencegah/mengurangi terjadinya konflik lahan.

Penetapan TGHK ini selanjutnya disusul dengan penerbitan aturan terkait kriteria dan tata cara penetapan fungsi kawasan hutan, seperti peraturan mengenai :

  1. Kriteria dan tata cara penetapan hutan suaka alam dan hutan wisata di atur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 681/Kpts/Um/8/81.
  2. Kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi konversi diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 682/Kpts/Um/8/81.
  3. Kriteria dan tata cara penetapan hutan produksi diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 683/Kpts/Um/8/81.

Penerbitan 3 aturan tersebut menyusuli Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/80 tentang Kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung.

Kriteria hutan produksi dan lindung yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian tersebut memberikan kriteria fungsi kawasan hutan berdasarkan sistem skoring. Faktor-faktor yang dinilai mencakup 3 komponen utama :

  • Kelerengan
  • Jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi, dan
  • Curah hujan harian rata-rata.

Dengan angka penimbang (bobot) untuk faktor kelerengan = 20, jenis tanah = 15 dan intensitas hujan = 10, Nilai skor masing-masing fungsi hutan :

  1. Skor >= 175, maka dicadangkan sebagai hutan lindung
  2. Skor 125-174, maka dicadangkan sebagai hutan produksi terbatas. Ketentuan lainnya : Berada di luar kawasan lindung, suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
  3. Skor <= 124, maka dicadangkan sebagai hutan produksi tetap. Ketentuan lainnya : Berada di luar kawasan lindung, suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Pembahasan lebih lanjut tentang sistem skoring dapat dibaca pada artikel berikut :

Isu Kriteria Fungsi Kawasan Hutan Era 90-an

Kriteria-kriteria tersebut selanjutnya dikembangkan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Untuk kriteria kawasan hutan lindung, tidak hanya mengacu pada nilai skor saja tetapi dapat mencakup kriteria-kriteria lain seperti :

  1. Kawasan hutan yang mempunyai kelas lereng lapangan > 40 %
  2. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian lapangan di atas permukaan laut 2.000 m atau lebih.

Pada tahun 2005, Badan Planologi Kehutanan melakukan penyempurnaan kriteria kawasan hutan lindung dengan penambahan poin-poin di dalam kawasan hutan berikut ini (Nurwijayanto, 2008) :

  1. Tanah sangat peka terhadap erosi yaitu jenis tanah regosol, litosol, organosol, renzina dengan lereng lapangan > 15 %
  2. Merupakan jalur pengamanan aliran sungai/air, sekurang-kurangnya 100 meter di kiri dan kanan sungai/aliran air
  3. Merupakan pelindung mata air, sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekeliling mata air
  4. Guna keperluan/kepentingan khusus, ditetapkan oleh Menteri sebagai hutan lindung.

Kawasan hutan konservasi memiliki kriteria fungsi kawasan yang cukup berbeda. Dalam penetapannya tidak menempatkan skoring kelerengan, jenis tanah dan curah hujan sebagai faktor penentu utama sebagaimana terjadi pada kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan lindung. Point penting kawasan hutan konservasi justru terletak pada potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sehingga penetapan hutan konservasi memerlukan kajian/penelitian tentang potensi SDAHE di dalam kawasan hutan tersebut.

Kawasan hutan konservasi di dalam Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tercakup di dalam Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya. Kawasan Suaka Alam meliputi cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata,daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa. Istilah yang berbeda digunakan oleh UU nomor 5 tahun 1990, dimana Kawasan Suaka Alam hanya merepresentasikan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sedangkan istilah Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya diklasifikasikan sebagai Kawasan Pelestarian Alam.

Beberapa kriteria kawasan konservasi sebagaimana dinyatakan oleh Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 sebagai berikut :

Kriteria cagar alam :

  1. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistemnya;
  2. Mewakili formasi biota tertentu dan/atau unit-unit penyusunan;
  3. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
  4. Mempunyai luas dan bentuk, tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas.
  5. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

Kriteria suaka margasatwa :

  1. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya:
  2. Memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi;
  3. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu;
  4. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Kriteria hutan wisata :

  1. Kawasan yang ditunjuk memiliki keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;
  2. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat pemukiman penduduk;
  3. Mengandung satwa buru yang dapat dikembang-biakkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;
  4. Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan.

Kriteria daerah perlindungan plasma nutfah :

  1. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan:
  2. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut;
  3. Mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan.
  4. Kriteria daerah pengungsian satwa adalah:
  5. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.
  6. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembangbiaknya satwa tersebut.

Isu Fungsi Kawasan Hutan Saat ini

Kriteria-kriteria pada Keppres 32 tahun 1990 lalu disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang isinya merinci kriteria masing-masing fungsi kawasan konservasi.

Penerbitan PP nomor 28/2011 ini cukup akomodatif terhadap upaya untuk memberi ruang regulasi bagi pembahasan substansi kehutanan dalam penyusunan RTRW. Sebelum PP ini diterbitkan, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait substansi kehutanan, seperti :

  1. Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan, telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61/2012
  2. Peraturan Pemerintah no 10 tahun 2010 Tentang Tata Hutan.
  3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.36/Menhut-II/2010, Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan.
  4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.34/Menhut-II/2010, Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
  5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, telah diubah Dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 44/Menhut-II/2011.
  6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
  7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.9/Menhut-II/2010, Tentang Izin Pembuatan Dan Penggunaan Koridor, telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menhut-II/2010.

Peta kawasan hutan dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang telah ditetapkan tahun 1981-pun, yang dinilai sebagian pihak masih memiliki kelemahan-kelemahan, dikaji ulang untuk diserasikan dengan RTRW Provinsi. Muncullah Peta Paduserasi Kawasan Hutan yang merupakan hasil harmonisasi TGHK dengan RTRWP.

Luasan kawasan hutan sampai tahun 1991 sesuai TGHK seluas 143.970.615 ha, menyusut  hingga menjadi 120.353.104 ha pada tahun 1999 sesuai hasil paduserasi TGHK-RTRWP. Sampai tahun 2005, jika dihitung berdasarkan penunjukkan kawasan hutan dan perairan provinsi + paduserasi provinsi Riau dan Kalteng, luas total kawasan hutan dan perairan Indonesia menjadi 126,72 juta ha.

Dengan adanya rencana revisi RTRW, sebagian Pemerintah daerah mengusulkan penyesuaian kawasan hutan di daerahnya untuk mengakomodir perubahan-perubahan kondisi akibat perkembangan jaman. Pengabulan atas sebagian usulan tersebut tentunya akan ditindaklanjuti dengan pemaduserasian ulang kawasan hutan.

 

B. Bahan Diskusi

Perubahan Peruntukkan Perlu KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS merupakan kewajiban yang dibebankan pasal 14 UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan pemilik Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Tentunya ini patut dihargai, sebab dengan adanya KLHS akan mengakomodir kepentingan semua pihak. Kualitas KRP dapat lebih ditingkatkan sekaligus menjadi wahana komunikasi para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama.

Sebagai sebuah instrumen baru, kebijakan KLHS memiliki tantangan yang cukup besar, yaitu bagaimana kewajiban ini bisa dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang umumnya dalam penyusunan KRP masih belum membuat KLHS. Tidak semua isu lingkungan hidup memerlukan KLHS. Pemilik KRP wajib menyusun KLHS apabila berkaitan dengan isu-isu yang bersifat strategis. Isu strategis dihasilkan dari proses penapisan terhadap berbagai isu lingkungan yang berhasil diidentifikasi.

Dalam konteks ini, penyusunan RTRWP termasuk di dalamnya kebijakan perubahan peruntukkan kawasan lindung dan juga fungsinya yang bernilai penting seharusnya dikatagorikan sebagai isu strategis lingkungan hidup, apabila diperkirakan dapat memiliki dampak yang besar terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Huruf b UU nomor 32 tahun 2009 menerangkan bahwa pendekatan Dampak atau Risiko terhadap Lingkungan Hidup pada Kebijakan, Rencana dan Program itu berupa :

  • Perubahan iklim : peningkatan GRK, kenaikan muka laut, intensitas dan frekuensi extreme events, dan lainnya
  • Kerusakan, kemerosotan, kepunahan, atau perubahan signifikan terhadap ekosistem penyangga keanekaragaman hayati
  • Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan
  • Penurunan mutu dan kelimpahan sumberdaya alam
  • Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan
  • Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan kesejahteraan sekelompok masyarakat
  • Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat

Khusus di kawasan konservasi, isu kerusakan, kemerosotan, kepunahan, atau perubahan signifikan terhadap ekosistem penyangga keanekaragaman hayati menjadi isu yang patut dicermati. Sehingga kebijakan tata ruang yang bernilai strategis ini perlu dianalisis lebih lanjut dengan didukung data-data scientific.

Dalam proses review rencana tata ruang wilayah provinsi yang diamanatkan UU nomor 26 tahun 2007, kebijakan perlunya KLHS sebenarnya telah diindikasikan pasal 19 ayat 2 UU nomor 41 tahun 1999 yang menyatakan bahwa perubahan peruntukkan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini diperinci dengan dikeluarkannya PP nomor 10 tahun 2010 khususnya pasal 31 ayat 5 “dalam hal hasil penelitian terpadu, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan, wajib melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis”. Pasal 48 ayat 1-4 juga mendefinisikan batasan-batasan mengenai apa yang dimaksud dampak penting dalam UU nomor 41 tahun 1999 tersebut. Dalam konteks ini UU tentang lingkungan hidup dan UU tentang kehutanan bersifat saling melengkapi dalam memberikan definisi isu-isu strategis lingkungan hidup bidang kehutanan.

Permasalahan

Penggunaan data-data ilmiah akan mendukung pengambilan keputusan obyektif. Permasalahan berikutnya adalah perubahan fungsi kawasan hutan tersebut apakah telah sesuai dengan kriteria-kriteria fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh UU serta dokumen akademik yang menyertainya.

Bentang lahan seperti kelerengan dan jenis tanah serta kondisi iklim merupakan kriteria yang bersifat sulit berubah dari masa ke masa. Penggunaan sistem skoring dengan proporsi yang sesuai peraturan saat ini tidak akan banyak merubah hasil rekomendasi terhadap fungsi kawasan hutan.

Di sisi lain, ada permasalahan yang cukup memprihatinkan terkait kondisi kawasan lindung saat ini. Salah satu alasan mendasar pendirian kawasan lindung adalah keberadaan kawasan ini akan tetap utuh selama-lamanya, untuk melestarikan nilai-nilai biologi dan budaya yang dimilikinya. Namun, semakin banyak bukti yang memperlihatkan adanya peningkatan gangguan serius dalam berbagai sistim kawasan lindung dan akibatnya banyak kawasan lindung yang saat ini terdegradasi dan hancur. Hanya beberapa kawasan yang masih tetap ada karena berada pada lokasi yang terpencil. Pengakuan akan skala masalah yang dihadapi oleh kawasan lindung mendorong timbulnya kebutuhan untuk melakukan penilaian ulang terhadap desain dan pengelolaan kawasan dan juga kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik mengenai status dan keefektifan pengelolaan kawasan (Marc Hocking et al, 2002 dalam Nurwijayanto, 2008).

Tentu ini akan menjadi dilema, terkecuali ada perubahan terhadap aturan mengenai kriteria-kriteria tersebut serta standar baku mutu lingkungan yang diinginkan. Jika standar baku mutu lingkungan masih dipertahankan, maka diperlukan suatu regulasi yang dapat memastikan adanya mitigasi yang cukup efektif untuk menjamin keberlanjutan proses-proses ekologis yang bernilai penting.

Artikel Terkait:
Baca Juga artikel lainnya:
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s